Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pidato politik di hadapan para kader Demokrat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023). Tidak ada sepatah kata pun AHY menyinggung soal partai koalisi maupun pemilu.
Dalam pidatonya, AHY justru lebih banyak mengkritrik kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) seperti program food estate sampai UU Cipta Kerja serta kondisi ekonomi.
Baca Juga
Para politikus senior dari berbagai partai politik pun memberikan serangan balik.Â
Advertisement
Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menilai, terlalu prematur putra Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mengkritisi program pemerintahan yang sedang berjalan.
"Penilaian AHY terhadap sejumlah program pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dalam pidato politiknya baru-baru ini adalah penilaian yang prematur, baik terkait program sebagai pilihan kebijakan maupun keberhasilannya," kata Arsul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/3/2023).
"Mengapa prematur? Karena pemerintahan Jokowi-Ma'ruf adalah pemerintahan yang sedang berjalan, belum menyelesaikan periode pemerintahannya," tambah Arsul.
Menurut Arsul, seharusnya AHY mengkritik program-program yang telah dijalankan di masa pemerintahan SBY. Sebab, kata Arsul, banyak program pembangunan yang gagal dan bahkan menimbulkan kasus korupsi pada saat SBY berkuasa, seperti proyek pembangunan Hambalang dan kasus Bank Century.
"Contoh kita bisa mengatakan bahwa kebijakan dan program pemerintahan SBY terkait dengqn pusat olahraga terpadu yang dikenal sebagai proyek Hambalang atau program stabilisasi sektor keuangan/perbankan Bank Century," ujar Arsul.
"Sebagai pilihan kebijakan dan program yang gagal karena timbul korupsi dalam pelaksanaanya, yang bahkan proses hukumnya belum selesai sampai dengan sekarang. Kemudian negara mengalami kerugian karena tidak bisa di-recovery dan proyeknya mangkrak," tambah Wakil Ketua MPR RI itu.
Menurutnya, program yang dinilai tak bermanfaat bagi masyarakat kecil adalah pelepasan kawasan hutan yang dilakukan hampir selama 10 tahun pemerintahan SBY.
"Jadi bicara grasah-grusuh, maka proyek Hambalang itu justru lebih nyata grasah-grusuh. Kemudian juga kebijakan "de-forestisasi" atau pelepasan kawasan hutan yang luar biasa jumlah luasannya selama 10 tahun masa pemerintahan Pak SBY, itu juga bisa dipertanyakan manfaatnya bagi rakyat kecil dan bagi preservasi lingkungan hidup kita," ujar Arsul.
Minta AHY Buktikan
Politikus Senior PDIP Junimart Girsang meminta agar AHY membuktikan program pemerintahan mana yang tidak berdampak pada wong cilik.
"Pertama kalau ada statement yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu tidak pro wong cilik, silakan dibuktikan. Wong cilik mana yang komplain terhadap pemerintahan Pak Jokowi," kata Junimart, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2023).
Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu mengaku jika di daerah pemilihan (Dapil) dirinya di Sumatera Utara banyak wong cilik yang senang dengan pemerintahan Jokowi. Bahkan, mereka berharap Jokowi bisa menjadi presiden di periode selanjutnya.
"Saya misalnya dapil Sumatera Utara hampir 99 persen wong cilik sangat senang dengan Pak Jokowi bahkan lebih radikal lagi mereka mengatakan sebaiknya Pak Jokowi tetap presiden lagi aja, Pak, itu di bawah, grassroot, walaupun mereka tidak paham tentang UUD 1945 hanya dua periode," ungkapnya.
"Itu lah bagaimana rakyat itu wong cilik sangat sayang dengan Pak Jokowi," imbuh Junimart.
Program Jokowi Sudah Dipikirkan Matang
Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Ace Hasan Syadzily menilai program pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah dipikirkan secara matang. Menurutnya, banyak program yang berdampak baik bagi masyarakat kecil atau wong cilik.
Pernyataan itu sebagaimana untuk menanggapi kritik keras Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyebut Presiden Jokowi grusa-grusu dalam membuat program. Sehingga tidak berpihak pada masyarakat kecil.
"Tidak ada kebijakan yang dibuat oleh presiden atau pemerintahan Jokowi yang dilakukan secara grasa-grusu semua kebijakan-kebijakan presiden pasti melalui proses kajian dan visibilitas studi yang jelas," kata Ace, saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (16/3/2023).
"Misalnya, membuat tol trans Jawa itu kan sudah direncanakan sejak dahulu-dahulu kala. Soal pemindahan Ibu kota, itu kan sesungguhnya sudah direncanakan zaman Soekarno," sambungnya.
Dia menegaskan bahwa semua kebijakan pemerintah telah melalui proses kajian dan bahkan presiden Jokowi yang berani mengeksekusi sebuah kebijakan yang telah direncanakan sejak pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.
"Dan saya kira kalau saya lihat dari apa yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi, banyak yang dinilai oleh masyarakat justru masyarakat sangat puas atas kinerja pemerintahan Jokowi," tuturnya.
Bahkan, lembaga-lembaga survei mengatakan bahwa tingkat kepuasan atas kinerja pemerintahan Jokowi terutama di bidang ekonomi menunjukkan kepuasan yang luar biasa gitu. Jadi, menurutnya tuduhan AHY sangat tidak berdasar.
"Silahkan saja mengkritik terhadap kebijakan tetapi yang harus dipastikan apakah kritiknya tersebut didasarkan pada argumen dan fakta sesungguhnya yang dirasakan masyarakat," imbuhnya.
Advertisement
Kritikan AHY
Sebelumnya, AHY menyinggung persoalan ekonomi yang disebut melanda Indonesia, salah satunya karena banyak pembangunan yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi tak berdampak bagi rakyat. AHY menuturkan, ini jelas membenani anggaran negara.
"Anggaran terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar yang tidak banyak berdampak pada kehidupan wong cilik, tidak banyak berdampak pada saudara-saudara kita yang termasuk kategori miskin dan tidak mampu," kata dia dalam pidatonya di Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023).Â
AHY pun menyinggung utang negara yang delapan tahun terakhir ini sudah naik mencapai 3 kali lipat. Menurutnya, ini berdasarkan Laporan Kementerian Keuangan di awal 2023 yang menyebut utang mencapai 7.733 Triliun.
"Faktanya pula lagi-lagi ada pihak yang berdalih bahwa rasio hutang masih aman, Kini kita kesulitan menghadapi tekanan dan sejatinya rakyat juga yang akan menanggung hutang lewat pajak yang mereka bayar," jelas dia.
AHY menegaskan di tengah keterbatasan anggaran tersebut, janganlah memberikan beban tersebut kepada rakyat sepenuhnya ditambah lagi pengelolaan pajak belum dilakukan dengan baik bahkan rawan disalahgunakan sampai hari ini.
"Pendapatan negara 80 persennya bersumber dari pajak yang dikumpulkan dari keringat rakyat. Maka dari itu, jangan menghukum pihak yang tidak bersalah," ucap dia.
AHY menyebutkan untuk saat ini di tengah-tengah krisis global jangan membuat kredibilitas kepercayaan rakyat kepada pemerintah semakin turun. Maka dari itu, perlu pengembalian kredibilitas pengelolaan pajak dengan sistem pengawasan yang baik dan benar.
"Perbaikan sistem pengawasannya, rakyat harus diyakinkan, uang yang disetor benar benar masuk kas negara dan digunakan tepat sasaran," jelasnya.